Ketua Dekopinwil Jawa Barat Mustopa Djamaludin mengatakan, saat ini jumlah koperasi di Jawa Barat mencapai 25.000 unit dengan 6 juta orang anggota. Namun dari jumlah itu yang aktif hanya sekitar 15.000 unit (60 persen). "Dari yang aktif, pada 2015 lalu hanya tercatat 6.000 koperasi yang menggelar Rapat Anggota Tahunan (RAT)," katanya di sela-sela Forum Group Discusion di Kantor Redaksi Pikiran Rakyat, Jln. Asia Afrika Kota Bandung, Rabu (2/12/2015).
Dalam kondisi seperti itu, Mustopa menyambut baik rencana yang dilakukan pemerintah pusat untuk mencabut ijin sekitar 62.000 koperasi yang sudah tidak aktif. Hal itu dinilai sejalan dengan program yang saat ini dijalankan oleh Dekopinwil Jawa Barat dalam mengembalikan kejayaan peran koperasi.
Menurut Mustopa, Dekopinwil Jawa Barat saat ini memiliki sejumlah program strategis, termasuk pendataan ulang kondisi koperasi. Hasilnya, ternyata ada sektiar 10.000 koperasi yang sudah tidak aktif "Sementara 9.000 koperasi lain seolah 'hidup segan mati tak mau', karena meskipun tercatat aktif, mereka tidak melakukan RAT tahun ini," ujarnya.
Selain itu, renstra Dekopinwil Jawa Barat lain yang penting adalah penataan usaha koperasi. Ia berharap koperasi di Jawa Barat lebih banyak lagi yang bergerak di sektor produktif. Soalnya saat ini hanya 10 persen saja koperasi produsen di Jawa Barat. Ia berharap pada 2020 setidaknya ada 20 persen koperasi Jawa Barat yang bergerak di sektor produktif. Dengan begitu pelayanan koperasi bisa menyeluruh dari hulu ke hilir dan mampu lebih berkontribusi terhadap PDRB.
Sebagai pendukung sektor tersebut, Dekopinwil Jawa Barat juga terus mengembangkan kemampuan SDM pengurus koperasi dan Dekopinda di tingkat kota/kabupaten, membangun jaringan usaha serta menjalin akses perbankan untuk permodalan anggota koperasi produktif.
Terkait potensi sektor produktif di Jawa Barat, Mustopa menegaskan, sektor pertanian, perikanan, kehutanan dan beberapa sektor lain memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan oleh koperasi. Soanya selama ini, petani masih kurang tersentuh sehingga banyak yang belum sejahtera.
"KUD akan kami aktifkan kembali minimal 1 di setiap kecamatan, jadi ada 600 KUD yang hidup di Jawa Barat. Sekarang kondisinya dari 1051 KUD yang tercatat, hanya 400 yang aktif. Untuk bisa mewujudkan KUD aktif di setiap desa masih berat, karena ada 6000 desa di Jawa Barat," tutur Mustopa.
Di sisi lain, Mustopa berharap pemerintah daerah memberikan dukungan yang tak kalah besar dibandingkan pemerintah pusat. Soalnya, peran Dekopin di wilayah maupun daerah tak akan berarti tanpa kebijakan yang berpihak pada koperasi.
Rencananya, kata Mustopa, Dekopinwil akan mempertemukan pihak dinas koperasi di kota/kabupaten dengan pengurus Dekopinda kota/kabupaten di Bandung, Kamis (3/12/2015). "Kami harap Gubernur Jawa Barat juga bisa hadir untuk menegaskan dukungan pemprov terhadap pengembangan koperasi di Jawa Barat agar bupati dan walikota pun melakukan hal serupa," ujarnya
Hal senada diungkapkan oleh Ketua Bidang Organisasi, Lembaga dan Keanggotaan Dekopinwil Jawa Barat Daeng M, Thahir. Ia menilai bahwa sektor produktif lah yang harus menjadi target utama usaha koperasi. Terlebih untuk sektor pertanian di mana petani sebagai anggotanya masih jauh dari kesejahteraan.
Menurut Daeng, saat ini 70 persen koperasi di Jawa Barat masih sebatas bergerak di simpan pinjam. Padahal bidang itu kurang menguntungkan bagi koperasi, terutama dengan anggota kurang dari 500 orang. Selain riskan akan kredit macet, bidang simpan pinjam mengharuskan koperasi bersaing dengan perbankan yang justru seharusnya menjadi mitra koperasi dalam menyediakan modal bagi anggota di sektor produktif.
Perwakilan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Jawa Barat Tutus Kusmana juga sependapat. Ia menilai pemerintah harus sinergi dengan Dekopin dan gerakan koperasi lain di daerahnya masing-masing. Jika tidak, target 2 persen kontribusi koperasi terhadap PDRB akan sulit tercapai.
Menurut Tutus, target tersebut sebenarnya tidak sulit jika semua pihak serius menjalankan perannya secara bersama-sama. Soalnya potensi sektor produktif Jawa Barat yang bisa dikembangkan oleh koperasi sangat besar.
"Di Jawa Barat, UMKM sudah berkontribusi 54-55 persen terhadap PDRB. Ini peluang yang besar, angka itu bisa ditingkatkan jika koperasi ikut terlibat. Apalagi Jawa Barat dengan 6000 desa, punya 25.000 koperasi, artinya rata-rata ada 5 koperasi di setiap desa. Sementara rata-rata nasional hanya 3 koperasi per desa," tutur Tutus. (Handri Handriansyah/A-147)***
